Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat – Di tengah gelombang protes yang terjadi sejak Agustus 2025, warganet dan aktivis menyuarakan tuntutan konkret melalui gerakan simbolik “17+8 Tuntutan Rakyat”. Gerakan ini merangkum keinginan rakyat secara sistematis dalam format jangka pendek dan panjang—bukan karena provokatif, melainkan sebagai peta aspirasi yang bisa dipahami secara lebih terstruktur. Yuk kita pelajari bersama makna dan rincian tuntutan ini!
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat
Baca Juga:
- Siapkan Kontak Darurat: Tetap Siaga, Tetap Terhubung
- Apa yang Bisa Dilakukan Anak Muda Meski Tidak Turun ke Jalan Saat Demo?
Makna Simbolis Angka 17+8 dan Asal-usulnya
Angka 17+8 merujuk pada tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI, yang dipilih untuk memperkuat semangat nasionalisme. Gerakan ini disusun dalam format 17 tuntutan jangka pendek (1 minggu) dan 8 tuntutan jangka panjang (1 tahun) – menyatukan aspirasi dari publik, organisasi masyarakat sipil, hingga influencer seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, dan Abigail Limuria. (detikcom, Wikipedia, Wikipedia)
Isi dari 17 Tuntutan Jangka Pendek (deadline: 5 September 2025)
Tuntutan ini ditujukan kepada presiden, DPR, parpol, aparat keamanan, dan kementerian ekonomi. Di antaranya termasuk penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan selama demo (seperti Affan Kurniawan dan Umar Amarudin), pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan oleh polisi, pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta perbaikan upah dan dialog buruh. (https://www.metrotvnews.com, Wikipedia)
Isi dari 8 Tuntutan Jangka Panjang (deadline: 31 Agustus 2026)
Tuntutan reformasi struktural ini mencakup pembersihan besar-besaran DPR melalui audit independen serta penghapusan privilese, reformasi partai politik, penyusunan sistem perpajakan yang adil, pengesahan UU perampasan aset koruptor, profesionalisme Polri, pengembalian TNI ke barak tanpa pengecualian, penguatan Komnas HAM, dan peninjauan ulang kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi. (https://www.metrotvnews.com, Wikipedia)
Proses Penyerahan Resmi ke DPR
Pada 4 September 2025, perwakilan dari Kolektif 17+8—termasuk aktivis dan influencer—secara resmi menyerahkan tuntutan ini ke DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi VI. Dokumen serah terima disambut dan dijamin penyelesaiannya, setidaknya jangka pendek, hingga batas waktu 5 September. (detiknews)
Respons Pemerintah terhadap Gerakan 17+8
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan HAM (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah tak mungkin mengabaikan tuntutan rakyat ini. Presiden juga telah menginstruksikan penegakan hukum yang tegas serta memastikan demonstrasi damai tak terganggu. Komnas HAM tetap diberi ruang pengawasan secara independen. (detiknews)
Penutup: Media Edukasi, Bukan Provokasi
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat mencerminkan usaha tertata untuk menyampaikan aspirasi secara edukatif dan konstruktif. Dengan memahami substansi tuntutan—baik jangka pendek maupun panjang—kita membangun dialog yang lebih matang dan visi reformasi yang massif. Jika kamu tertarik mengolah isu ini menjadi konten kreatif yang edukatif—seperti poster, infografis, atau kampanye visual—kunjungi koleksi inspiratif di join YOTLP – Young On Top dan Store – Young On Top. Lewat kreativitas yang informatif, kita bisa menyuarakan harapan dan perubahan secara positif.
