Kebijakan Tone Deaf – Peraturan publik seharusnya lahir dari empati dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ada sejumlah keputusan pemerintah yang dinilai tone deaf—tidak peka terhadap kondisi sosial maupun ekonomi warga. Hal ini kerap memicu kritik luas dari masyarakat. Berikut sepuluh contohnya.
10 Kebijakan Tone Deaf
Baca Juga:
- 10 Contoh Iklan Tone Deaf yang Berujung Kontroversi
- 10 Sikap Tone Deaf yang Sering Dilakukan Pemimpin Perusahaan
1. Kebijakan Tone Deaf: Kenaikan Pajak di Tengah Krisis Ekonomi
Alih-alih membantu masyarakat, kebijakan ini justru menambah beban hidup warga.
2. Kebijakan Tone Deaf: Proyek Besar Saat Anggaran Sosial Ditekan
Membangun infrastruktur mewah sementara anggaran kesehatan atau pendidikan dipangkas sering dianggap tidak proporsional.
3. Kebijakan Tone Deaf: Pengeluaran Seremonial Berlebihan
Acara seremonial yang menghabiskan dana besar di saat rakyat mengalami kesulitan memunculkan kritik keras.
4. Penanganan Bencana yang Minim Respons
Keterlambatan dalam memberi bantuan atau komentar yang meremehkan korban dianggap tidak manusiawi.
5. Kebijakan Transportasi yang Tidak Ramah Rakyat
Mengutamakan kendaraan pribadi pejabat sementara transportasi publik terbengkalai menjadi sorotan.
6. Regulasi yang Menguntungkan Segelintir Pihak
Aturan yang lebih berpihak pada investor besar dibanding masyarakat kecil sering dinilai tidak adil.
7. Mengabaikan Isu Lingkungan
Kebijakan yang memberi izin eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan keberlanjutan menuai protes.
8. Komunikasi yang Menyepelekan Krisis
Pernyataan pejabat yang menenangkan tanpa solusi nyata justru dianggap merendahkan penderitaan rakyat.
9. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Tanpa Subsidi
Masyarakat menilai langkah ini tidak berpihak pada kelompok rentan yang paling terdampak.
10. Penanganan Pandemi yang Tidak Konsisten
Perubahan aturan yang mendadak dan tidak konsisten membuat publik bingung sekaligus frustasi.
Kebijakan yang dinilai tone deaf bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk menghindarinya, diperlukan komunikasi yang empatik, kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
✨ Tingkatkan pemahaman tentang kepemimpinan dan komunikasi publik bersama join YOTLP – Young On Top, dan temukan berbagai produk inspiratif hanya di Store – Young On Top
