Pembalakan liar masih jadi masalah berat di banyak daerah. Walaupun aturan hukum udah jelas dan sanksinya juga nggak main-main, kenyataannya hutan terus digundulin dan pelakunya sering lolos. Kenapa bisa kayak gitu? Yuk bahas satu per satu biar kamu makin paham.
Baca juga:
- 10 Perbandingan antara Pembalakan Legal vs Pembalakan Ilegal yang Wajib Kamu Tahu
- 750 Peserta Dari 35 Negara Unjuk Gigi di AYIMUN 19th, Panggung MUN Terbesar di Asia-Pasifik
Alasan Kenapa Penegakan Hukum soal Pembalakan Liar Masih Lemah
1. Korupsi yang Masih Merajalela
Ini alasan paling besar kenapa pembalakan liar susah diberantas. Banyak oknum yang pilih tutup mata karena dapet cuan dari pelaku ilegal. Jadinya proses hukum cuma formalitas doang.
2. Kurangnya Pengawasan di Lapangan
Jumlah petugas lapangan sering jauh lebih sedikit dibanding luas hutan yang harus dijaga. Gimana mau maksimal kalau tenaga dan alatnya minim?
3. Pelaku Utama Jarang Tersentuh
Yang ditangkap biasanya cuma pekerja lapangan, sementara aktor besar yang ngatur semuanya di belakang layar aman-aman aja. Akhirnya kasus selalu berulang lagi.
4. Teknologi Monitoring Masih Ketinggalan
Pemantauan hutan masih banyak yang manual. Padahal sekarang sudah ada satelit, drone, dan AI yang bisa bantu deteksi kegiatan ilegal lebih cepat.
5. Proses Hukum Lama dan Ribet
Banyak kasus mandek karena proses administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit. Akhirnya perhatian publik hilang dan kasus pelan-pelan lenyap begitu saja.
6. Tekanan dari Kepentingan Ekonomi
Ada perusahaan besar atau pihak politik yang punya kepentingan di balik izin hutan. Kalau sudah menyangkut bisnis besar, penegakan hukum sering ketiban urutan terakhir.
7. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Publik
Banyak masyarakat lokal terlibat pembalakan liar karena nggak tahu dampaknya atau memang nggak punya pilihan ekonomi lain. Karena dianggap hal biasa, laporan pelanggaran pun jarang.
8. Hukuman yang Masih Terlalu Ringan
Realitanya banyak pelaku cuma kena denda kecil atau masa tahanan pendek. Nggak bikin jera sama sekali.
9. Minimnya Koordinasi Antar Instansi
Penegakan hukum butuh kerja sama polisi, dinas kehutanan, pemerintah daerah, sampai pihak hukum. Tapi koordinasinya sering lelet dan nggak sinkron.
10. Kurangnya Transparansi dan Data Terbuka
Informasi soal kasus pembalakan liar atau izin hutan sering nggak terbuka ke masyarakat. Jadinya organisasi lingkungan dan publik susah buat ikut mengawasi.
Selama masalah-masalah di atas belum diberesin, pembalakan liar bakal terus merajalela. Penegakan hukum harus lebih tegas, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu. Kamu juga bisa ikut bantu mulai dari peduli, nyebarin info, sampai dukung gerakan lingkungan yang kredibel.
